TANAH ULAYAT

PROSEDUR PENGAKUAN TANAH ULAYAT

Berdasarkan Ps.33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, Ps.2 ayat (4) UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Ps.3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Ps.3 UUPA dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut “beschikkingsrecht”. Bunyi selengkapnya Ps.3 UUPA adalah sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam Ps.1 Permeneg Agraria No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.

Kesimpulan sementara berdasarkan uraian di atas adalah, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Menurut Kurnia Warman dalam buku Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk mengatakan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Ps.3 UUAP adalah :

1.      Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Ps.67 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

a.       Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap).

b.      Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.

c.       Ada wilayah hukum adat yang jelas.

d.      Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.

e.       Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

2.      Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Dari segi politik, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu a priori yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan.

Maka karena pernyataan “sesuai dengan kepentingan Negara” ini dapat menimbulkan multi tafsir dan sarat kepentingan politik, akan sulit bagi kita untuk dapat menentukan apakah keberadaan suatu masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan ini atau tidak, tanpa mengetahui masyrakat hukum adat yang mana yang dimaksud tersebut.

3.      Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi.

Persyaratan yang terakhir ini, menurut Kurnia Warman, tidak terlampau menjadi ganjalan yang merisaukan bagi keberadaan hak ulayat karena UUD telah tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia. Ps.18 B ayat (1) UUD menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika ada UU yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka UU tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD.

Walaupun seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, berdasarkan Ps.5 Permeneg Agraria No.5 Tahun 1999, pada akhirnya Pemda adalah pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui peraturan daerah. Selain itu, pada praktiknya, menurut Kurnia Warman, dalam rangka pembuatan Perda ini, Pemda akan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang keberadaan hak ulayat di daerahnya. Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri, para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat di daerah yang bersangkutan betul-betuk eksis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh UUPA, dan merasa perlu diatur, maka Pemda bersama DPRD mengupayakan lahirnya Perda yang mengatur tentang Hak ulayat.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa dalam menentukan apakah suatu tanah yang dikelola oleh warga masyarakat secara turun temurun dapat dikatakan sebagai tanah ulayat atau tidak perlu dilakukan pembahasan dan penelitian yang seksama yang melibatkan Pemda, DPRD, dan kantor BPN setempat, pakar hukum adat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menentukan apakah daerah tertentu merupakan tanah ulayat.