ATURAN PARTAI POLITIK DALAM MENDIRIKAN KOPERASI

ATURAN TERHADAP  PARTAI POLITIK DALAM MENDIRIKAN KOPERASI

Di era globalisasi seperti sekarang ini, merupakan hal yang lumrah untuk mencari pendapatan tambahan, mengingat kebutuhan hidup yang kian hari kian bertambah. Tidak sedikit orang-orang demi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaannya, meskipun ada yang memang sekedar untuk menambah penghasilan, dan juga ada yang karena dasar “moral” maka mencoba menciptakan suatu peluang usaha guna menyerap tenaga kerja dan mampu menambah penghasilan mereka. Sebagai contoh adalah mendirikan Koperasi.

Namun bahasan dalam artikel ini, dipersempit terhadap anggota partai politik yang hendak mendirikan Koperasi. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baik kita ulas terlebih dahulu tentang koperasi dan partai politik.

Pengertian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (sesuai Ps. 1 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Sedangkan yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai Ps.1 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Selain itu, Partai Politik juga harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum (sesuai Ps.3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011).

Syarat Pembentukan Koperasi

Koperasi dapat berbentuk Koperasi primer atau Koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Untuk dapat mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu harus diperhatikan apa saja yang menjadi syarat pembentukan sebuah koperasi. Syarat pembentukan koperasi adalah:

1.      Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.

2.      Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

3.      Dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

4.      Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilyah Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

1.      Daftar nama pendiri.

2.      Nama dan tempat kedudukan.

3.      Maksud dan tujuan serta bidang usaha.

4.      Ketentuan menjadi keanggotaan.

5.      Ketentuan mengenai rapat anggota.

6.      Ketentuan mengenai pengelolaan.

7.      Ketentuan mengenai permodalan.

8.      Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.

9.      Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.

10.  Ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Hal-hal yang Dilarang untuk Dilakukan oleh Partai Politik

Kemudian untuk mengetahui apakah partai politik boleh mendirikan koperasi, kita harus melihat apa saja hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh partai politik. Ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh partai politik, diantaranya adalah:

1.      Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

2.      Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.      Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4.      Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.

5.      Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan / badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

6.      Meminta atau menerima dana dari badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.

7.      Menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

8.      Mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

9.      Menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme / Marxisme – Leninisme.

Kesimpulan berdasarkan uraian di atas, maka koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi. Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha. Ini berarti Partai Politik tidak dapat mendirikan koperasi ( sesuai Ps.40 ayat (2), (3), (4), UU No.2 Tahun 2008).