Langsung ke konten utama

PENANAMAN MODAL ASING

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) MENJADI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) AKIBAT DARI PEWARISAN SAHAM




Penanaman Modal Asing

Definisi Penanaman Modal Asing (PMA) diatur dalam Ps.1 angka 3 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi :

“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal asing terdapat dalam Ps.1 angka 6 UU No.25 Tahun 2007 sebagai berikut :

“Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Kemudian Ps.1 angka 8 UU No.25 Tahun 2007 menyebutkan :

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Apabila salah satu pemegang saham suatu perusahaan (sebelumnya WNA, lalu sudah mengalami naturalisasi menjadi WNI) meninggal, dan status anaknya masih WNA, maka berdasarkan Ps.833 ayat (1) KUHPer, anak tersebut menjadi pihak yang sekarang memiliki saham tersebut meskipun statusnya masih WNA. Bunyi dari pasal 833 tersebut yakni :

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, Penulis berkesimpulan bahwa akibat dari peralihan sebagian kepemilikian perusahaan tersebut kepada seorang ahli waris (WNA) akibat proses pewarisan, maka perusahaan tersebut  harus berbentuk PT PMA. Akan tetapi, perubahan status dari PT lokal (PMDN) menjadi PT PMA tidaklah secara otomatis terjadi karena PT PMA memiliki syarat dan prosedur pendirian yang berbeda dari pendirian PT biasa.

Pendirian PT PMA

Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bidang usaha apa yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Karena, ada bidang-bidang yang terbuka untuk asing, akan tetapi ada juga bidang-bidang usaha tertentu yang dilarang oleh undang-undang untuk PT PMA, dan hanya boleh dijalankan oleh PT yang seluruh modalnya dimiliki oleh WNI, serta ada beberapa bidang usaha yang terbuka untuk asing dengan pembatasan jumlah persentase kepemilikan asing yang diperbolehkan sesuai dengan PP No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Jika bidang usaha perusahaan tersebut termasuk dalam bidang usaha yang terbuka dan memenuhi batas jumlah kepemilikan modal asing dalam bidang usaha tersebut, maka perusahaan tersebut dapat memulai kegiatan usaha dengan mengajukan izin prinsip bagi PT PMA tersebut, yakni izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.

Akan tetapi, apabila bidang usaha perusahaan tersebut termasuk dalam bidang usaha yang dilarang/tertutup untuk dijalankan oleh PT PMA, maka terdapat beberapa pilihan menurut Penulis, yakni :
1.      Menyesuaikan bidang usaha perusahaan tersebut dengan bidang usaha yang diperbolehkan untuk dijalankan oleh PT PMA.
2.      Menjual saham yang berdasarkan hak waris yang sah dimiliki oleh anak yang berstatus WNA tersebut kepada WNI lain, dan memberikan hasil penjualannya kepada anak tersebut sebagai ganti sebagian kepemilikannya dalam perusahaan tersebut.
Label:
Lokasi: Alamando Manurung & Associates Law Office, Ruko Tambun Business Park Blok C 11, Jl. Sultan Hasanudin Kav.78, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17510, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PIDANA BERSYARAT (PIDANA PERCOBAAN) DAN VONIS HAKIM YANG LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN JAKSA

MENGENAL TENTANG PIDANA BERSYARAT (PIDANA PERCOBAAN) DAN JUGA TENTANG APAKAH VONIS HAKIM BOLEH LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN JAKSA ATAU TIDAK Pengantar Baru-baru ini, publik sempat dihebohkan dengan “skenario” dari persidangan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dipidana atas kasus penistaan agama dengan melanggar Ps. 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Namun yang hendak Penulis ulas dalam artikel ini, bukanlah mengenai teknis dari kasus Ahok maupun “skenario-skenario” dalam panggung politik tersebut. Akan tetapi, yang lebih menarik untuk dibahas adalah tentang apakah yang dimaksud dengan pidana bersyarat dan apakah vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh lebih tinggi atau tidak dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tentang Pidana Bersyarat Seperti yang telah kita ketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok divonis ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

THR BAGI KARYAWAN KONTRAK YANG DIANGKAT JADI KARYAWAN TETAP

TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KARYAWAN KONTRAK YANG DIANGKAT MENJADI KARYAWAN TETAP Sebelum membahas tentang Tunjangan Hari Raya (THR), ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang status pekerja di dalam suatu perusahaan. Karena artikel ini membahas tentang THR bagi karyawan kontrak yang diangkat menjadi karyawan tetap, maka terlebih dahulu kita membahas apa itu karyawan kontrak. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk mengingatkan, sistem kerja kontrak dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih dikenal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 1.       Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. 2.       Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. 3.    ...
3 komentar
Baca selengkapnya

KEKUATAN HUKUM ADAT DI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

APAKAH SESEORANG DAPAT DIPIDANA SESUAI HUKUM NASIONAL, APABILA SEBELUMNYA TELAH DIPIDANA SECARA ADAT Hukum pidana adat diakui sebagai sumber hukum dalam memutus perkara pidana oleh hakim. Di samping itu, lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat itu diakui dalam sistem peradilan Indonesia sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai. Bila ternyata tidak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan nasional. Namun sebelum membahas lebih jauh, ada lebih baiknya kita kupas satu per satu   terkait sistem hukum di Negara kita. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Dalam hukum pidana, dikenal suatu asas bernama Asas Legalitas yang diatur dalam Ps. 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :             “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas...
Posting Komentar
Baca selengkapnya