KARTU KREDIT

PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT YANG PEMILIKNYA SUDAH MENINGGAL DUNIA

Dalam industri asuransi, dikenal lembaga asuransi kredit yang berfungsi untuk menanggung resiko gagal bayar oleh pemegang kartu kredit. Akan tetapi, asuransi tersebut tidak bersifat wajib, melainkan bergantung pada kebijakan bank dan persetujuan dari pemegang kartu. Jadi, pemegang kartu juga harus menyatakan persetujuannya untuk mengikuti asuransi ini, karena ada premi yang harus dibayar untuk asuransi ini.

Asuransi kredit antara lain diatur dalam PMK No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Ps. 1 angka 2 PMK 124/2008 menyatakan bahwa :

“Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”.

Dengan asuransi kredit tersebut, perusahaan asuransi membayar ganti rugi pada bank atas ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur. Akan tetapi tidak semua kartu kredit ada asuransi yang menjamin pelunasan tagihan. Biasanya, kita bisa melihat dalam polis asuransi yang sekurang-kurangnya memuat :

1.      Saat berlakunya pertanggungan.

2.      Uraian manfaat yang diperjanjikan.

3.      Cara pembayaran premi.

4.      Tenggang waktu pembayaran premi.

5.      Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah.

6.      Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi.

7.      Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati.

8.      Periode di mana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi.

9.      Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya.

10.  Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim.

11.  Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.

Sebaliknya, apabila ternyata si pemegang kartu kredit tidak mengikuti asuransi kredit, maka tagihan kartu kredit tersebut tetap harus dibayar. Yang berkewajiban membayar adalah para ahli waris si pemegang kartu kredit tersebut. Hal ini berdasarkan Ps. 833 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, piutang dan hak dari si pewaris. Akan tetapi, dalam pewarisan, yang beralih pada ahli waris bukan hanya harta dan hak saja, melainkan juga utang dan kewajiban.