SERBA - SERBI PENGACARA

PANDUAN DALAM MENEMUKAN PENGACARA / ADVOKAT YANG BERKUALITAS, NAMUN DENGAN BIAYA YANG TERJANGKAU

Honorarium Advokat

Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana caranya mendapatkan pengacara yang tidak mahal tapi berkualitas, perlu kita ketahui bersama bahwa honor yang diperoleh oleh advokat harus ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dengan kliennya sesuai dengan Ps.21 ayat (2) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lalu dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Hal ini tercantum dalam Ps.4 Kode Etik Advokat Indonesia.

Menurut Ahmad Fikri Assegaf, partner dari Assegaf Hamzah & Partners, tidak ada standar yang baku tentang biaya jasa advokat dan skema pembayaran honorarium pun bisa berbeda antara advokat satu dengan yang lain. Umumnya, advokat menawarkan jasa hukum dengan dua macam skema pembayaran yaitu :

a.       Lump sum (suatu jumlah pembayaran untuk beberapa jasa hukum tertentu yang ditawarkan).

b.      Hourly basis (dihitung per-jam).

Dikarenakan Penulis di sini juga memiliki kapasitas dan kapabiltas sebagai advokat, maka pada Penulis berpendapat bahwa pada dasarnya penentuan tarif advokat adalah berdasarkan perkiraan advokat itu sendiri terkait seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan dan seberapa tingkat kesulitan dari perkara yang akan ditangani. Untuk mengetahui biaya jasa ini tentunya langsung kepada advokat yang bersangkutan.

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Perlu diketahui bahwa advokat juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu atau biasa disebut dengan “Pro Bono”. Alternatif tersebut adalah dengan pergi ke Lembaga Bantuan Hukum. LBH adalah salah satu pemberi bantuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Ps.1 angka 3 jo. Angka 1 UU No.16 Tahun 2011.

Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum:

“Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.:

Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Ps.5 UU Bantuan Hukum, yang berbunyi :

1.      Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Ps.4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

2.      Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Tentunya syarat tersebut ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain sebagai pengganti, misalnya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, dan lain-lain.

Tips Mencari Advokat yang Berkualitas

Berdasarkan uraian yang Penulis kemukakan di atas, bisa diketahui bahwa advokat tidak bisa menentukan honorarium secara sewenang-wenang. Berikut beberapa tips yang dapat dijadikan referensi untuk para pembaca :

1.      Pastikan anda mengetahui masalah hukum apa yang anda hadapi sebelum memilih advokat. Contohnya, jika anda mengalami masalah hukum keluarga sebaiknya mencari advokat yang memiliki keahlian di bidang hukum keluarga bukan hukum pertambangan.

2.      Memilih seorang advokat yang tepat sama halnya memilih rumah yang layak untuk dibeli dan ditinggali. Anda tidak bisa langsung memilih rumah yang pertama anda lihat. Pastikan anda mendapatkan beberapa nama advokat untuk mendapatkan beberapa opsi advokat berkualitas.

3.      Carilah informasi tentang advokat yang anda butuhkan dengan memanfaatkan teknologi secara online, atau menelepon asosiasi advokat setempat. Ini akan membantu anda dalam menilai advokat mana yang sekiranya berkualitas dalam menangani masalah hukum yang sedang anda alami. Jangan mengambil resiko dengan memilih advokat tanpa menelusuri latar belakangnya terlebih dahulu.

4.      Perlu juga menentukan jangka waktu yang anda butuhkan dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang anda alami dan hal ini perlu disampaikan juga kepada calon advokat yang akan menangani masalah hukum anda, agar kebutuhan hukum anda tidak terabaikan.

5.      Yang terakhir namun yang terpenting adalah meninjau dahulu tarif / biaya jasa advokat dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Sebenarnya kode etik profesi advokat sudah mencantumkan larangan untuk membebankan biaya yang tidak perlu kepada klien. Namun tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih tarif / biaya jasa advokat untuk mengukur seberapa besar biaya yang akan anda keluarkan nantinya.